hitcounter
Monday , February 10 2025
sektor pariwisata

Sinergitas Kementerian untuk Meningkatkan Sektor Pariwisata

Menteri Pariwisata bersama Menteri Hukum dan HAM melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding tentang pemanfaatan dan dukungan data keimigrasian dalam rangka akselerasi pembangunan kepariwisataan pada 19 Juli 2016. “Sektor pariwisata mengalami momentum pertumbuhan yang baik selama lima tahun terakhir. Proyeksi kami, pada tahun 2019, sektor pariwisata akan menjadi kontributor Produk Domestik Bruto terbesar, melampaui kontribusi PDB dari sumber daya alam,” kata Arief Yahya, Menteri Pariwisata Republik Indonesia.

Data United Nation World Tourism Organization (UNWTO) menunjukkan bahwa sektor pariwisata berkontribusi sebanyak 10 persen dari Produk Domestik Bruto, menyerap 1 dari 11 lapangan kerja, memiliki nilai 1,4 triliun ekspor, 7 persen dari nilai ekspor dunia, 1,18 miliar wisatawan pada 2015, dan 5-6 miliar wisatawan domestik. Sementara itu, dalam laporan Tourism and Travel Competitiveness Index, pada tahun 2015 Indonesia mengalami kenaikan signifikan dari peringkat 70 ke peringkat 50.

“Sektor pariwisata sebagai leading sector dalam prioritas pembangunan nasional membutuhkan dukungan dari banyak pihak untuk tercapainya target kinerja. Kesediaan dan perhatian Menteri Hukum dan HAM dengan menandatangani nota kesepahaman ini merupakan sebuah dukungan konkret terhadap pengembangan sektor kepariwisataan,” ungkap Arief.

Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan HAM, menyampaikan dukungan dan menyambut baik langkah sinergi terhadap pengembangan sektor pariwisata yang diwujudkan melalui penandatanganan MoU tersebut.

“Penandatanganan MoU tersebut merupakan bentuk sinergitas antar-kementerian. Semoga kerja sama ini menghasilkan efek positif, dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya,” kata Yasonna.

Pada MoU tersebut, Kementerian Pariwisata akan mendapatkan hak akses ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, meliputi data statistik perlintasan warga negara asing, data statistik perlintasan warga negara Indonesia, serta mendapatkan informasi terkait dengan spesifikasi teknis.

“Pada era digital dan serba cepat seperti sekarang ini, diperlukan pemerintahan yang adaptif terhadap teknologi karena saat ini negara kita sedang bersaing dengan negara-negara tetangga di ASEAN yang berebut pangsa pasar wisatawan mancanegara. Diperlukan kreativitas untuk mengeluarkan kebijakan berdasarkan informasi data yang selalu update setiap saat. Kecepatan pengambilan kebijakan adalah kunci kesuksesan,” ujar Yasonna.

Yasonna menjelaskan, bukan hanya dasar untuk pengambilan kebijakan, informasi data yang update secara real time juga memungkinkan Kementerian Pariwisata untuk melakukan evaluasi kebijakan secara cepat dan tepat sasaran.

“Contohnya adalah membuat program dan kegiatan untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara di wilayah perbatasan Indonesia. Pendataan kunjungan wisman secara real time diperlukan untuk menilai efektivitas dan evaluasi dari program tersebut,” kata Yasonna.

Jungleland Hadirkan Program Lbaran Vganza

About admin

Check Also

Kemenekraf Gencar Promosi Film Made in Indonesia Agar Mendunia

Jakarta, Vakansi – Film menjadi salah satu sarana ekonomi kreatif yang dekat dengan masyarakat. Kementerian …

Leave a Reply