Untuk membahas percepatan pembangunan terhadap 10 destinasi pariwisata prioritas serta update kebutuhan dan critical success factor pada ke-10 destinasi pariwisata prioritas tersebut, Menteri Pariwisata Arief Yahya melakukan Rakornas bersama dengan gubernur dan bupati dari 10 destinasi pariwisata prioritas tersebut. Rakornas itu dilaksanakan pada 13 April 2016 di hotel Sari Pan Pacific Jakarta.
Sebanyak 11 gubernur dan 28 bupati/wali kota dari 10 destinasi pariwisata prioritas hadir dalam Rakornas tersebut. Arief Yahya memberikan paparan dan penjelasan tentang kebijakan percepatan pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas. Ditegaskan juga oleh Arief Yahya bahwa sesuai arahan Presiden agar pemerintah daerah secara serius dan konkret mendukung serta melaksanakan upaya percepatan pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas.
Penetapan 10 destinasi pariwisata prioritas ini merupakan amanat Presiden melalui surat Sekretariat Kabinet Nomor B 652/Seskab/Maritim/2015 tanggal 6 November 2015 perihal Arahan Presiden Republik Indonesia mengenai Pariwisata dan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Awal Tahun pada tanggal 4 Januari 2016. Ke-10 destinasi tersebut adalah Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.
“Satu critical success factor dari upaya percepatan ini adalah pembentukan manajemen yang terintegrasi atau single destination, single management. Perwujudan dari manajemen terpadu ini adalah pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus dan Badan Otorita,” ujar Arief.
Arief mengungkapkan, sebelumnya pemerintah telah menetapkan empat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yaitu Tanjung Lesung, KEK Mandalika, KEK Morotai, dan KEK Tanjung Kelayang. Masing-masing dari KEK tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.
“Untuk badan otorita, akan dibentuk melalui payung hukum berupa Peraturan Presiden, yang dikelola oleh profesional sehingga diharapkan ada sebuah mekanisme bisnis untuk memastikan kemajuan pariwisata di masing-masing destinasi,” kata Arief Yahya.
Pemerintah sendiri telah menetapkan target bahwa pada tahun 2019 sektor pariwisata harus memberikan kontribusi pada PDB Nasional sebesar delapan persen, devisa yang dihasilkan sebesar Rp240 triliun, menciptakan lapangan kerja di bidang pariwisata sebanyak 13 juta orang, target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 20 juta wisman, target pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 275 juta, serta indeks daya saing pariwisata Indonesia berada di ranking 30 dunia.
Sementara itu, untuk target tahun 2016 ini sendiri, antara lain jumlah kunjungan wisman sebesar 12 juta dengan devisa yang dihasilkan diproyeksikan sebesar Rp172 triliun, 260 juta pergerakan wisatawan nusantara dengan pengeluaran sebesar Rp223,6 triliun, kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional meningkat menjadi lima persen, dan penciptaan lapangan pekerjaan menjadi 11,7 juta pekerjaan.
“Hasil dari rapat koordinasi ini diharapkan terciptanya penyamaan persepsi tentang strategi dan langkah percepatan yang perlu diambil secara terpadu dan terintegrasi,” ujar Arief Yahya.
One comment
Pingback: Kementerian Pariwisata Tanda Tangani MoU dengan OJK - Vakansi.Co