Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bekerjasama dengan Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia (HILDIKTIPARI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Perguruan Tinggi Pariwisata se-Indonesia ke-III di Hotel Mercure Bandung, Jawa Barat pada 13-15 Maret 2017.
Rakor yang mengangkat tema ““Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Program Pengembangan Pariwisata Melalui Digitalisasi, Homestay Desa Wisata, dan Connectivity” dibuka sekaligus sebagai pengarah oleh Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, Senin (13/3).
Arief mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menetapkan lima prioritas pembangunan nasional, yaitu; pangan, energi, maritim, kawasan industri dan KEK, serta pariwisata. Dari kelima prioritas pembangunan ini, sektor pariwisata ditetapkan sebagai leading sector karena sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) dan devisa yang besar serta menciptakan lapangan kerja yang paling mudah dan murah.
“Kontribusi devisa pariwisata terhadap penerimaan devisa nasional tahun 2015 sebesar US$ 12,6 miliar atau mencapai 9,3% secara nasional dan menempati ranking ke-4 setelah minyak bumi dan gas (US$ 18,9 miliar), batu bara (US$ 16,4 miliar), dan kelapa sawit (US$ 15,5 miliar). Namun demikian, hanya sektor pariwisata yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,8% sampai 6,9% atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan industri agrikultur, manufaktur, otomotif, dan pertambangan,” paparnya.
Perkembangan kepariwisataan yang positif tersebut membutuhkan sinergi yang kuat dari lima pemangku kepentingan utama pariwisata yang terhimpun dalam sinergitas pentahelix (akademisi, pelaku bisnis, pemerintah, komunitas, dan media) sebagai upaya mewujudkan target nasional 2019 yakni; mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) dengan perolehan devisa sebesar Rp 280 triliun dan pergerakan 275 juta wisatawan nusantara (wisnus) di Tanah Air; kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 8%; menciptakan 13 juta lapangan kerja; serta daya saing pariwisata Indonesia akan berada di ranking 30 dari posisi sekarang di ranking 50 dunia.
Arief mengungkapkan, sebagai upaya mewujudkan target tersebut, Kemenpar menetapkan 3 program utama (top 3) dari 10 program prioritas (top 10) yang harus dilaksanakan tahun 2017 ini yaitu; digital tourism, homestay desa wisata, dan aksesibilitas udara (connectivity).
Digital tourism dipilih sebagai tantangan global dalam mengantisipasi perubahan perilaku konsumen pariwisata dunia terutama di kalangan generasi milenial yang membutuhkan dukungan digital untuk melakukan perjalanan wisata atau always-connected travelers, sedangkan pilihan pembangunan homestay desa wisata merupakan terobosan dalam menyediakan fasilitas akomodasi di 10 destinasi prioritas (Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai) dengan melibatkan masyarakat setempat karena lebih mudah dibandingkan membangun hotel,”
Kemenpar mentargetkan 100 ribu homestay dapat terbangun hingga tahun 2019 dengan mengedepankan prinsip ”you get more you pay less”.Sementara itu program peningkatan aksesibilitas udara (connectivity) merupakan hal yang sangat penting untuk mengoptimalkan seat capacity terutama pada 10 destinasi prioritas dalam rangka mendukung tercapainya target 20 juta wisman pada 2019.
“Dalam mewujudkan pariwisata sebagai leading sector melalui program Top 3 tersebut membutuhkan kontribusi nyata dari Perguruan Tinggi untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada 10 destinasi prioritas sehingga terjadi akselerasi pembangunan kepariwisataan yang nyata,” kata Arief.
Arief mengatakan, peran akademisi amat penting terutama dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata yang secara eksplisit, peran pendidikan tinggi pariwisata saat ini dibutuhkan untuk menjadi mitra pemerintah untuk menindaklanjuti ASEAN Mutual Recognition Agreement (MRA) sebagai kesepakatan bersama tentang diterimanya standar kualifikasi bagi tenaga profesionalisme pariwisata di antara negara ASEAN.
Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Kemenpar Ahman Sya mengatakan, Rakor kali ini merupakan kelanjutan dari Rakor I dan II sebelumnya dalam mewujudkan kemitraan strategis antara Kemenpar dengan HILDIKTIPARI.
”Kemitraan stragis antara Kemenpar dengan Perguruan Tinggi Pariwisata se-Indonesia ini sudah lama dibina antara lain dalam bentuk komitmen perguruan tinggi terhadap pembangunan pariwisata Indonesia, kemudian sebagai salah satu tindak lanjut dari komitmen tersebut adalah Kemenpar memfasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di seluruh perguruan tinggi pariwisata untuk pencapaian target tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi di Indonesia,” terangnya.
Menurut Ahman, tujuan Rakor Perguruan Tinggi Pariwisata se-Indonesia ke-III antara lain untuk memberikan pemahaman tentang program Top 3 Kemenpar (digital tourism, homestay desa wisata, dan konektivitas udara) serta wujud partisipasi perguruan tinggi terhadap pelaksanaan program utama maupun program percepatan pembangunan 10 destinasi prioritas.
Kegiatan Rakor selama tiga hari itu diikuti 300 peserta dari kalangan pejabat Kemenpar, Kadis Pariwisata Provinsi se-Indonesia, pejabat dari kalangan pemerinah dan BUMN, pimpinan perguruan tinggi pariwisata, serta institusi perguruan tinggi pariwisata anggota HILDIKTIPARI.