Regulasi bagasi berbayar yang diterapkan beberapa maskapai ternyata memberatkan masyarakat. Kebijakan bagasi berbayar disebut dapat menurunkan potensi ekonomi di daerah karena berkaitan dengan pembelian oleh-oleh saat berwisata.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi VI Darmadi Durianto saat menerima kunjungan Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) di gedung DPR, Senayan, beberapa waktu lalu.
“Saya berharap pemerintah lebih bijaksana untuk lebih kemudian melakukan sosialisasi dulu, melakukan analisis mapping ke bawah, sejauh mana itu memberatkan bagi para penumpang pesawat,” paparnya.
Darmadi menilai regulasi menimbulkan efek domino pada sektor lain. Salah satunya, UKM khas daerah. “Tentu ini kan juga bisa menurunkan potensi, orang kalau ke daerah biasanya ibu-ibu kan mau beli sesuatu ya, oleh-oleh. Dan dia tidak mau membeli, kan merugikan potensi wilayah tersebut. Ini tentu pengaruhnya amat sangat luas dan tentu harus dikaji turunan-turunan efek dominonya,” imbuhnya.
Menurut Darmadi, Komisi VI DPR akan mencoba berdialog dengan mitra kerja mereka dan menyampaikan kepada pemerintah untuk melakukan analisis lebih dalam, sejauh mana kebijakan bagasi berbayar ini merugikan para penumpang pesawat.
“Yang penting itu sebetulnya kita mengkaji sejauh mana bahwa itu berefek pada masyarakat luas sehingga merugikan sosial ekonomi dari masyarakat sekarang. Tidak serta merta langsung menerapkan begitu. Yang kedua, sosialisasinya kan nggak ada kan. Langsung ini. Nah ini masyarakat juga terkaget-kaget sehingga timbul protes dan sebagainya. Kita minta pemerintah untuk meninjau kembali,” paparnya.
Darmadi meminta pihak maskapai tidak menutup kerugian dengan menaikkan tarif bagasi yang menurutnya akan menimbulkan efek hingga ke daerah. “Saya pikir ini airline jangan sampai menutup kerugian dengan menaikkan harga bagasi, karena efeknya juga kan sampai ke daerah. Orang tidak beli oleh-oleh dan sebagainya, ya orang mikir kan ini sekilo berapa. Nanti efeknya nggak mau beli dia. Nggak mau beli kan merugikan potensi penerimaan daerah,” jelasnya.
Lanjut Darmadi, efeknya akan sangat luas sekali. Sehingga pemerintah harus memberikan warning juga kepada perusahaan-perusahaan airline yang seenaknya menaikkan harga atau merubah kebijakannya yang merugikan masyarakat.
Darmadi mengapresiasi langkah maskapai yang menurunkan kembali harga tiketnya. Efek yang merugikan masyarakat menurutnya memang harus ditinjau kembali. “Kita apresiasi kepada pihak-pihak yang menurunkan tiket. Karena mereka sadar kan ternyata itu sangat merugikan masyarakat. Sejauh yang efeknya merugikan masyarakat tentu harus ditinjau kembali dan kalau perlu direvisi. Apalagi kondisi sekarang kan kurang bagus sebetulnya. Dan pemerintahan Jokowi akan sangat memperhatikan hal ini juga karena itu akan berdampak kepada masyarakat secara luas,” pungkasnya.