hitcounter
Friday , September 17 2021

Melek Hukum dan Menangkal Hoaks dengan Literasi Digital

Kedewasaan sebagian netizen dalam mengakses konten media patut dipertanyakan dengan maraknya penyalahgunaan internet, mulai dari kecanduan bermedia sosial, penipuan online hingga penyebaran berita bohong. Salah satu dampak negatif kemajuan teknologi ini menjadi lahan subur hoaks, informasi dengan mudah menyebar hanya dengan ujung jari.

Rahman Syamsuddin, Ketua Asosiasi Penyelenggara Program Studi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tinggi, mengatakan setidaknya ada emoat macam hoaks yang sering beredar melalui internet. Pertama cerita lampau yang belum terbukti kebenarannya. Kedua berita yang dilebih-lebihkan atau sebaliknya mempersepsikan sesuatu seolah tak ada manfaatnya. Ketiga, informasi yang diada-adakan dan sama sekali tidak mengandung kebenaran. Keempat merupakan info sesat yang diplintir seolah-olah fakta.

“Melek hukum diperlukan agar masyarakat tidak buta terhadap peraturan yang ada di sekitar kita,” kata Rahman saat webinar Literasi Digital wilayah Kabupaten Bogor,  Jawa Barat pada Sabtu (11/9/2021).

Beberapa alasan agar masyarakat melek hukum yaitu agar mengetahui kewajiban sebagai warga negara dan tahu aturan di mana pelanggaran hukum terjadi bukan karena tidak tahu hukum tapi karena tidak mengerti aturan hukum. Selain itu melek hukum akan membuat seseorang terhindar dari penipuan. Misalnya seorang penegak hukum menyebut Anda telah melanggar hukum, padahal hal tersebut tidak ada di Undang-Undang.

Berkaitan dengan menangkal hoaks, dengan melek hukum, masyarakat juga bisa melaporkan apabila ada pelanggaran dan jika tidak maka akan dianggap ikut terlibat. Sebab mengenai penyebaran hoaks sudah diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta memiliki jerat hukumnya. Masyarakat yang melek hukum juga akan tahu solusinya, misalnya jika dilaporkan seseorang akan tahu apakah benar melanggar atau tidak.

Webinar Literasi Digital untuk wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat merupakan bagian dari sosialisasi Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Siberkreasi. Di webinar kali ini hadir juga nara sumber lainnya seperti Devie Rahmawati, Dosen Tetap Vokasi UI, Ach.Tahir, Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Ninik Rahayu, Tenaga Profesional Lemhamnas RI 2021.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Literasi Digital di 34 provinsi dan 514 kabupaten dengan 4 pilar utama. Di antaranya Budaya Bermedia Digital (Digital Culture), Aman Bermedia (Digital Safety), Etis Bermedia Digital (Digital Ethics), dan Cakap Bermedia Digital (Digital Skills) untuk membuat masyarakat Indonesia semakin cakap digital.

About Pasha

Check Also

Bersatu Menjaga Dunia Digital Tetap Aman

Ruang digital sebagai tempat tinggal baru masyarakat zaman sekarang. Dunia yang tanpa batas sekalipun teritori …

Leave a Reply