Badan Koordinasi Penanaman Modal bersama Kementerian Pariwisata proaktif memasarkan potensi investasi di sektor Pariwisata dan infrastruktur pendukungnya ke 400 lebih investor dan calon investor yang hadir Regional Investment Forum (RIF), di mana 50% merupakan investor asing.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong mengemukakan, bahwa sektor pariwisata merupakan ujung tombak baru dari upaya pemerintah untuk meningkatkan penanaman modal.
“Sektor pariwisata dan ini yang tidak kalah pentingnya yakni infrastruktur pendukung akan menjadi sektor prioritas untuk menarik investor asing dan domestik,” ujarnya
Menurut Thomas, peluang-peluang usaha yang muncul dari infrastruktur pendukung harus dimanfaatkan oleh investor secara optimal. “Prospek sektor ini sangat besar bila melihat data-data yang ada. Pertumbuhan investasi sektor ini mencapai 18% per tahunnya,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, BKPM juga telah mencatat 70 pertemuan one on one meeting baik antara investor dengan pemerintah daerah maupun investor dengan perusahaan lokal. Pertemuan one on one meeting tersebut bertujuan untuk mempromosikan potensi investasi pariwisata dan infrastruktur pendukungnya di daerah kepada existing investor maupun calon investor baik domestik maupun asing.
Selama lima tahun terakhir kontribusi sektor pariwisata pada total realisasi investasi berada di level 2,2% atau Rp51,2 triliun. Dari data BKPM tahun 2016 investasi sektor pariwisata PMDN mencapai Rp2,2 triliun, sementara PMA Rp12,8T, sehingga total investasi sektor pariwisata Rp15,0T.
Menteri Pariwisata Arief Yahya, menambahkan, sektor pariwisata adalah alat yang paling murah dan mudah bagi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendapatkan devisa asing serta menciptakan lapangan kerja.
Lanjut Arief, pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia pada tahun 2015 jauh di atas pertumbuhan pariwisata di ASEAN dan Dunia. “Secara umum sektor pariwisata tumbuh 10,3%, di atas ASEAN yang tumbuh 5,1% dan dunia di level 4,4%,” jelasnya.
Sementara terkait dengan infrastruktur pendukung, infrastruktur dasar, yang juga dikenal dengan JALI yaitu Jalan, air, listrik dan internet, saat ini sudah menjadi basic need. “Investasi JALI itu menjadi tugas pemerintah. Yang mengisi dan menghidupkan kawasan dengan amenitas itu, harus menggerakkan private sector,” lanjut dia.
Sedangkan Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Himawan Hariyoga, mengungkapkan, BKPM akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan investasi di sektor pariwisata. “Arahan Presiden Jokowi yang menargetkan jumlah wisatawan asing mencapai 20 juta tentu membutuhkan kerja keras dan sinergi berbagai Kementerian dan Lembaga, BKPM siap mendukung dari sisi investasi,” terang Himawan.
Kegiatan Regional Investment Forum 2017 yang dibuka langsung oleh Kepala BKPM tersebut menghadirkan pembicara-pembicara utama seperti Dubes RI untuk RRT, Dubes RI untuk Persatuan Emirat Arab, serta perwakilan pelaku bisnis.
Kegiatan tersebut juga akan dihadiri oleh 30 Kepala Dinas Penanaman Modal-PTSP Provinsi dan 4 lainnya diwakilkan kepada Kepala Bidang Promosi. Kemudian Bupati/Walikota serta Kepala Dinas terkait dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan Asosiasi Bisnis, Pariwisata dan konstruksi, Pengelola 5 Kawasan Pariwisata di KTI : KEK Mandalika, Nusa Tenggara Barat; KEKMorotai, Maluku Utara; Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur; Wakatobi, Sulawesi Tenggara; dan Bunaken, Sulawesi Utara.
Kegiatan RIF 2017 tersebut akan digelar back to back dengan dua kegiatan BKPM lainnya yakni Peluncuran Perluasan Implementasi Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) yang telah dilaksanakan kemarin (22/2), serta kegiatan Rakornas BKPM pada tanggal 24 Februari 2017 yang akan mengumpulkan seluruh aparat penanaman modal baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota di Indonesia. Penyelenggaraan tiga kegiatan BKPM tersebut memiliki nilai strategis dalam mendukung pencapaian target investasi tahun 2017 sebesar Rp678,8 triliun.