hitcounter
Tuesday , October 24 2017
Home / Berita Wisata / Pemerintah Serius Tangani Perusakan Terumbu Karang di Raja Ampat
IMG-20170314-WA0023

Pemerintah Serius Tangani Perusakan Terumbu Karang di Raja Ampat

Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan koordinasi secara cepat dan tanggap atas tragedi kandasnya Kapal Pesiar MV. Caledonia Sky di Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat, rapat koodinasi akan segera digelar bersama Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Pemerintah Daerah Raja Ampat untuk membahas tindak lanjut kejadian tersebut,

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Pengelolaan ruang Laut, Kementerian Kelutan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Jakarta.

Kepulauan Raja Ampat merupakan Kawasan Konservasi Perairan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat, sehingga kejadian kandasnya kapal pesiar tersebut menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat maupun daerah akan pentingnya peraturan daerah tentang rencana zonasi diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai acuan dalam pengelolaan wisata bahari, tandasnya.

Kronologis kejadian kandasnya Kapal Pesiar MV. Caledonia Sky tersebut terjadi pada 4 Maret pukul 12.41 WIT di sekitar Pulau Manswar Distrik Meos Manswar Kab. Raja Ampat, Jumlah Kru Kapal 79 personel dan Penumpang 102 dari berbagai negara. Informasi sementara Kandasnya Kapal Pesiar MV Caledonian Sky diduga akibat Nahkoda hanya Memonitor GPS dan Radar tanpa memperhitungkan Pasang surut (Keadaan Alam).

Kapal akhirnya dapat ditarik setelah menunggu Air Pasang tinggi. Akibat dari kandasnya Kapal Pesiar MV Calesonian Sky tersebut maka terumbu karang disekitar area kandas terumbu karang mengalami kerusakan. Dari hasil pemeriksaaan, kerusakan terumbu karang diperkirankan mengalami kerusakan fisik mencapai 1600 meter2.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, pasal 35 menyebutkan bahwa dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang merusak terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang.

Selain itu, Undang-Undang No. 31 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 45 tahun 2009, pasal 7 menyebutkan bahwa setiap orang wajib memenuhi ketentuan dalam kawasan konservasi, pasal 12 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan atau lingkungannya di WPP-RI. Selain Undang-undang tersebut juga akan ditinjau dari undang undang tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang terkait lainnya.

Selanjutnya target tim bersama yang terdiri dari KKP, Kemenko Kemaritiman, KLHK, Kemhub, Kemenpar, Kemenkumham, Kejaksaan Agung serta Polri akan memastikan apakah penanganan kapal tersebut telah sesuai prosedur. Selain itu juga akan mencari pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penanganan kapal tersebut sampai dilepas dan memastikan siapa pemilik/agent kapal tersebut serta kelengkapan dokumen kapal dan mengumpulkan data pihak-pihak yang melakukan perhitungan pengukuran kerusakan untuk klaim ganti rugi (info sementara tim dari Universitas Papua), menggali informasi bagaimana tanggung jawab pihak kapal terhadap kerusakan yang ditimbulkan.

“Rencananya hari ini (15/2) bertempat dikantor Kemenko Bidang Kemaritiman, akan dilaksanakan rapat koordinasi aksi cepat yang sebelumnya dilakukan hari senin kemarin untuk melakukan tindakan kemungkinan proses hukum dan pengukuran valuasi ekonomi terhadap kerusakan terumbu karang, koordinasiini disepakati oleh Kemenko Maritim, Kemen LHK dan KKP, pungkas brahmantya.

About Pasha

Check Also

IMG-20171011-WA0012

Festival Gandrung Sewu Banyuwangi Pikat Ribuan Wisatawan

Festival Gandrung Sewu (FGS) yang berlangsung di pinggir Pantai Boom, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim) …

Leave a Reply